Di bawah PTKP, Perlukah Menyampaikan SPT Tahunan?

Hari-hari terakhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sudah tiba. Salah satu pertanyaan muncul ketika ada beberapa dari tetangga saya menanyakan tentang apabila penghasilan netto dibawah PTKP, haruskan WP Orang Pribadi tersebut menyampaikan SPT Tahunan? Sebuah pertanyaan yang menurut saya cukup relevan untuk dibahas di sini.

Pasal 3 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak harus menyampaikan Surat Pemberitahunan Pajak. SPT disini meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan. Dari pernyataan tersebut, pada prinsipnya semua orang pribadi yang sudah memilki NPWP (selain NPWP istri) wajib menyampaikan SPT Tahunan Orang Pribadi. Namun pada Pasal 3 ayat (8) UU KUP menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan SPT tersebut dikecualikan untuk WP tertentu, yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, diatur tentang WP tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT yaitu :

1. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa dan Tahunan PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan netotidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU Perubahan Ketiga PPh Tahun 1984.




2. Dikecualikan dari menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Jadi yang dapat disimpulkan dari beberapa ketentuan di atas adalah :

1. WP orang pribadi yang mempunyai penghasilan netto dalam setahun di bawah PTKP dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa dan Tahunan PPh Orang Pribadi (Pasal 25) baik dari kelompok WP yang menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ataupun yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.




2. WP orang pribadi Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25;




3. WP yang mempunyai penghasilan netto melebihi PTKP, maka WP tersebut harus menyampaikan SPT Tahunan PPh OP menggunakan formulir sesuai dengan jenis dan sumber perolehan (formulir 1770 SS, 1770 S atau 1770);

Tentang WP tertentu yang dikecualikan dari penyampaian SPT PPh Pasal 25, saya berpendapat bahwa peraturan sudah jelas ketentuannya dan tidak perlu ada penafsiran lagi. Namun peraturan tesebut akan menyisakan permasalahan baik bagi WP sendiri maupun bagi kantor pajak sebagai unit pelayanan yang akan langsung berhubungan dengan Wajib Pajak. Beberapa permasalahan tersebut adalah :

1. Permasalahan bagi WP: Masa dan Tahun Pajak kapan boleh tidak menyampaikan? Dan WP harus bagaimana?

Penghasilan netto setahun untuk WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tentunya baru diketahui setelah akhir tahun pajak, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut ditegaskan mereka tidak perlu menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25, yang merupakan pembayaran PPh Pasal 25 tahun berjalan. Yang menjadi pertanyaan adalah SPT PPh Pasal 25 yang dimaksud tersebut adalah SPT Masa pada tahun pajak berikutnya ataukah SPT Masa pada tahun berjalan? Apabila yang dimaksud adalah SPT Masa tahun berjalan, bukankah jumlah penghasilan netto baru akan diketahui pada akhir tahun. Apabila SPT Masa yang dimaksud adalah tahun pajak berikutnya, tentunya bunyi kalimat tersebut harus tegas.

Belum lagi karena merasa masuk dalam kelompok WP OP yang dikecualikan tadi, kemudian WP tidak menyampaikan SPT, apakah ada jaminan kantor pajak tidak menerbitkan teguran atau mungkin menerbitkan STP. WP pun mungkin akan memilih menyampaikan saja SPT-nya.

2. Permasalahan bagi KPP: Kesulitan dalam pengadministrasian di kantor pajak.

Untuk WP OP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mungkin akan lebih mudah dalam pengawasan SPT Masa-nya, karena kalau pemberian kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)nya tepat maka kelompok WP ini akan mempunyai KLU empat digit pertama 9500. Jadi tinggal dilihat saja WP yang mempunyai kode KLU tersebut tidak perlu diterbitkan STP PPh Pasal 25, karena memang tidak wajib menyampaikannya.

Untuk WP OP yang penghasilan netonya di bawah PTKP, tentunya akan muncul permasalahan dalam pengawasan terhadap WP OP tersebut, membedakan mana WP OP yang tidak menyampaikan SPT karena memang tidak menyampaikan SPT dengan WP OP yang tidak menyampaikan SPT karena penghasilan netonya di bawah PTKP.

Penulis berpendapat perlu segeranya dibuat peraturan sebagai petunjuk pelaksanaan lebih lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ketentuan mengenai tata cara administrasi SPT untuk WP OP tertentu tersebut diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak. Sebagaimana peraturan sebelumnya (yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri keuangan di atas) yaitu Keputusan Menteri keuangan Nomor 535/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang mengamanatkan adanya Keputusan Dirjen Pajak untuk mengatur petunjuk pelaksanaannya, namun sampai dengan PMK tersebut dicabut ternyata belum ada Kepdirjen-nya.

Peraturan pelaksanaan tersebut harus dapat memberikan penegasan baik kepada WP tentang prosedur apa yang harus mereka lakukan dan memberikan penegasan tentang tata cara administrasi bagi KPP. Saya berpendapat penegasan terkait dengan permasalahan dimaksud bisa dengan cara berikut :

1. WP tertentu yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tadi dikenakan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan bahwa tidak menyampaikan SPT Tahunan dengan alasan penghasilan netto-nya di bawah PTKP. Penyampaian surat tadi akan mempermudah bagi KPP dalam administrasinya sehingga bisa membedakan dengan WP yang memang tidak menyampaikan SPT Tahunan dengan alasan selain alasan tersebut.
   Penyampaian surat pemberitahuan sekaligus menghilangkan kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25 untuk tahun berikutnya, namun apabila dalam tahun berjalan pada tahun berikutnya tersebut, menurut catatan atau pembukuannya penghasilannya melebih PTKP maka WP tersebut harus menyampaikan SPT Masa lagi.




2. WP tertentu yang tidak melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan tadi cukup dikenakan kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan bahwa tidak menyampaikan SPT Tahunan dengan alasan penghasilan netto-nya di bawah PTKP.
   Untuk WP, saya menyarankan sebaiknya tetap menyampaikan SPT Masa dan Tahunan (SPT Nihil) walaupun penghasilan nettonya di bawah PTKP, karena sampai saat ini belum ada petunjuk pelaksanaan tata cara administrasi di KPP, dikhawatirkan karena tidak adanya adminstrasi di KPP, WP tetapa akan dikenakan surat teguran ataupun STP.

Mudah-mudahan bermanfaat.

tulisanku, 25-03-2011, 07.30 WIB